PRESIDEN

REPUBLIK   INDONESIA

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2016

TENTANG

PERCEPATAN PEMBANGUNAN  INFRASTRUKTUR  KETENAGALISTRIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

 Mengingat

Menetapkan

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara RepublikIndonesia Tahun1945;
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesiaNomor 5052);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5281) sebagaimanatelahdiubah dengan PeraturanPemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5530);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 300, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5609);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN PRESIDEN TENTANG PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR KETENAGALISTRIKAN.

BAB I ...

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud  dengan:

Infrastruktur Ketenagalistrikan adalah segala hal yang berkaitan dengan pembangkitan tenaga listrik, transmisi tenaga listrik, distribusi tenaga listrik, gardu induk, dan saranapendukunglainnya.

2. Pembangunan lnfrastruktur Ketenagalistrikan yang selanjutnya disingkat PIK adalah kegiatan perencanaan, pengadaan, dan pelaksanaan dalam rangka penyediaan Infrastruktur   Ketenagalistrikan.

3. PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) yang selanjutnya disebut PT PLN (Persero) adalah Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara.

4. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan  peraturan  perundang-undangan.

5. Nonperizinan adalah segala bentuk pelayanan, fasilitas fiskal, data, dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan  perundang-undangan.

6. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh  Wakil  Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang­ Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945.

7. Pemerintah...

7. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerahotonom.

8. Swakelola adalah kegiatan PIK yang pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi  sendiri  oleh PTPLN(Persero).

9. Pengembang Pembangkit Listrik yang selanjutnya disingkat PPL adalah badan usaha penyediaan tenaga listrik berupa badan usaha milik negara, badan  usaha milik daerah, koperasi, dan swasta yang bekerja sama dengan PT PLN (Persero) melalui penandatanganan perjanjian  jual beli/sewa  jaringan tenaga  listrik.

10. Energi Primer Ketenagalistrikan adalah sumber energi, baik yang berasal dari fosil maupun energi terbarukan yang diperlukan untuk memproduksi tenaga listrik.

11. Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang  selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan  melalui satupintu.

12. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi yang selanjutnya disingkat BPMPTSP Provinsi adalah penyelenggara PTSP di provinsi.

13. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat BPMPTSP Kabupaten/Kota adalah penyelenggara PTSP di kabupaten/kota.

BAB II ...

BAB II      PENYELENGGARAAN PIK

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

(1)       PIK diselenggarakan secara efektif, efisien, transparan, adil,  danakuntabel.

(2)       PIK dilaksanakan sesuai dengan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber dayamineral.

Pasal 3

(1)       Pemerintah Pusat menugaskan PT PLN (Persero) untuk menyelenggarakanPIK.

(2)      Pembinaan teknis penyelenggaraan PIK oleh PT PLN (Persero) sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan oleh menteri  yang menyelenggarakan  urusan pemerintahan di  bidang energi  dan  sumber dayamineral.

(3)       Pembinaankorporasidanmanajemenpenyelenggaraan PIK oleh PT PLN (Persero) sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan oleh menteri yang menyelenggarakan urusanpemerintahandibidangbadanusaha   milik negara.

Pasal 4

( 1) Pelaksanaan PIK oleh PT PLN (Persero) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat  ( 1)  dilakukan  melalui:

a. Swakelola...

a. Swakelola;dan

b. kerja sama penyediaan tenagalistrik.

(2)       Pelaksanaan PIK oleh PT PLN (Persero) melalui kerja sama penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dengan badan usaha penyedia tenaga listrik,  yaitu:

a. anak perusahaan PT PLN (Persero);  atau

b. PPL.

Bagian Kedua

Pelaksanaan PIK melalui Swakelola

Pasal 5

(1)    Pelaksanaan     PIK    melalui      Swakelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat ( 1) dilakukan dalam  hal:

a. PT PLN (Persero) memiliki kemampuan pendanaan untuk ekuitas dan sumber  pendanaan  murah;

b. risiko konstruksi yangrendah;

c. tersedianya pasokan bahanbakar;

d. pembangkit pemikul beban puncak (peaker) yang berfungsi  mengontrol keandalan  operasi;dan/atau 

e. pengembangan sistem  isolated.

(2)   Pelaksanaan PIK melalui Swakelolameliputi:

a. pembangkit;dan/atau

b. transmisi.

Pasal6 ...

Pasal 6

( 1) Dalam rangka meningkatkan kemampuan  pendanaan PT PLN  (Persero)  sebagaimana dimaksud  dalam Pasal 5 ayat

( 1) huruf a, Pemerintah Pusat memberikan dukungan ketersediaan  pendanaanmelalui:

1. penyertaan modalnegara;
2. penerusan pinjaman dari pinjaman Pemerintah yang berasal dari luar negeri dan/atau dalam  negeri;
3. pinjaman  PT PLN  (Persero) dari lembagakeuangan;
4. pemberian fasilitas pembebasan pajak penghasilan dalam  hal dilakukan  revaluasi  aset;dan/atau
5. pendanaan     lainnya      sesuai     dengan     ketentuan peraturan  perundang-undangan.

(2)       PT PLN (Persero) untuk meningkatkan kemampuan pendanaannya, melakukan:

1. restrukturisasi pendanaan melalui optimalisasi aset finansial PT PLN (Persero);
2. lindung nilai (hedging) sesuai profil paparan risiko kewajibanmatauangasingPTPLN(Persero);
3. refinancing;dan/atau
4. pemanfaatan laba usaha perusahaan denganmenekan rasio pembayaran dividen (dividend payout ratio) seminimal mungkin.

Pasal 7

(1)    Dalam   rangka  pelaksanaan   pinJaman   oleh  PT PLN (Persero)  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat  (1 ) huruf  c, Pemerintah Pusat   menyediakan jaminan Pemerintah  terhadap   kewajiban  pembayaran  PT  PLN (Persero).

(2)   Jaminan  ...

(2)       Jaminan  Pemerintah sebagaimana  dimaksud  padaayat

(1)    bersifat      jaminan      penuh      terhadap  pembayarankewajiban PT PLN  (Persero)  kepada pemberi pinjaman.

(3)       Permintaan jaminan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) diajukan oleh Direktur Utama PT PLN (Persero) kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.

(4)      Terhadap permintaan jaminan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara memberikan persetujuan prinsip dalam jangka waktu 25 (dua puluh lima) hari kerja sejak  permohonan  diterima dan dinyatakan lengkap.

(5)       Ketentuan lebih lanjut mengenaitata kelola pemberian jaminan  Pemerintah sebagaimana  dimaksud  pada ayat ( 1), diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.

Pasal 8

Dalam rangka pinjaman PT PLN (Persero) dari lembaga keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat ( 1)  huruf c berupa pinjaman dari bank-bank badan usaha milik negara, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang badan usaha milik negara dapat memfasilitasi  pembentukan  sindikasi bank.

Bagian ...  

Bagian Ketiga

Pelaksanaan PIK melalui Kerja Sama Penyediaan Tenaga

Listrik dengan Anak Perusahaan PT PLN (Persero)

Pasal 9

(1)       Pelaksanaan PIK melalui kerja sama penyediaan tenaga listrik dengan anak perusahaan PT PLN (Persero) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dilakukan dalam hal adanya kerja sama antara PT PLN (Persero)denganbadanusahamiliknegaraasing.

(2)        Kerja sama dengan badan usaha milik negara asmg sebagaimana dimaksud pada ayat (1 )  dilakukan dalam hal badan usaha milik negara asing  tersebut memiliki  nilaiyangstrategisbagiPTPLN(Persero)dalamPIK,yang melingkupi  antaralain:

1. penyediaan pendanaan yang diperlukan oleh PT PLN (Persero);dan/atau
2. memiliki ketersediaan energi yang akan digunakan olehPTPLN(Persero)dalamPIK.

(3)       Anak perusahaan PT PLN (Persero) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan anak perusahaan PT PLN (Persero) yang sahamnya dimiliki oleh PT PLN(Persero) paling kurang 51 % (lima puluh satu  persen) baik secara langsung dan/atau melalui anak perusahaan PTPLN(Persero)lainnya.

Pasal 10 

(1)   Pelaksanaan  PIK  melalui kerja sama  penyediaan tenaga listrik dari anak perusahaan PT PLN (Persero), dapat diberikan jaminan  Pemerintah.

(2)  Jaminan  ...

(2)      Jaminan  Pemerintah  sebagaimana dimaksud  pada  ayat ( 1) merupakan jaminan kelayakan usaha PT PLN (Persero) atas kewajiban finansialnya berdasarkan perjanjian  jual beli tenaga  listrik.

(3)       Permintaan jaminan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) diajukan oleh Direktur Utama PT  PLN (Persero) kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan  di  bidang keuangan negara.

(4)       Permintaan jaminan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sebelum dilaksanakannya proses pengadaan PIK yang bersangkutan.

(5)       Terhadap permintaan jaminan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara memberikan persetujuan prinsip dalam jangka waktu 25 (dua puluh lima) hari kerja sejak  permohonan diterima dan  dinyatakan lengkap.

(6)       Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kelola pemberian jaminan  Pemerintah sebagaimana  dimaksud  pada ayat ( 1) , diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.

Bagian Keempat

Pelaksanaan PIK melalui Kerja Sama Penyediaan Tenaga Listrik dengan PPL

Pasal 11 

Pelaksanaan PIK melalui kerja sama penyediaan tenaga listrik dengan PPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b  dilakukan dalam hal:

1. membutuhkan  ...

 membutuhkan pendanaan yang sangat besar;

1. risiko konstruksi yang cukup besar, terutama untuk lokasi baru yang membutuhkan proses pembebasan lahan;
2. risiko pasokan bahan bakar yang cukup tinggi atauyang belum mempunyai kepastian pasokan gas dan/atau infrastrukturnya;
3. pembangkit dari sumb erenergi baru dan terbarukan;
4. ekspansi dari pembangkit PPL yang telah ada;  dan/atau
5. terdapat beberapa PPL yang akan mengembangkan pembangkit  di suatu  wilayah tertentu.

Pasal  12

(1)   Pelaksanaan PIK  melalui  kerja sama penyediaan tenaga listrik dari PPL, dapat diberikan jaminan Pemerintah.

(2)   Jaminan  Pemerintah  sebagaimana dimaksud  pada  ayat ( 1) merupakan jaminan kelayakan usaha PT PLN (Persero) atas kewajiban finansialnya berdasarkan perjanjian  jual  beli tenagalistrik.

(3)   Permintaan jaminan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) diajukan oleh Direktur Utama PT PLN  (Persero) kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di  bidang  keuangannegara.

(4)   Permintaan jaminan Pemerintah sebagaimana dimaksud pad aayat (3) dilakukan sebelum dilaksanakannya proses pengadaan atas PIK yang bersangkutan.

(5)   Terhadap ...

(5)       Terhadap permintaan jaminan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3),menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara memberikan persetujuan prinsip dalam jangka waktu 25 (dua puluh lima) hari kerja sejak  permohonan  diterima dan dinyatakan lengkap.

(6)       Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kelola pemberian jaminan Pemerintah  sebagaimana  dimaksud pada  ayat (1) , diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.

BAB III

PENYEDIAAN ENERGI PRIMER KETENAGALISTRIKAN DAN

PEMANFAATAN ENERGI BARU DAN TERBARUKAN

Pasal 13

Dalam rangka percepatan pelaksanaan PIK, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral:

1. memberikan prioritas alokasi sumber Energi Primer KetenagalistrikanuntukoperasionalPIK;dan
2. menetapkan harga jual Energi Primer Ketenagalistrikan untukoperasionalpembangkitantenagalistrik.

Pasal 14

(1)       Pelaksanaan PIK dilakukan dengan mengutamakan pemanfaatan energi baru dan terbarukan dalam rangka mencapai sasaran proporsi energi baru dan terbarukan dalam bauran energi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang  energi.

(2)    Dalam...

(2)       Dalam rangka pemanfaatan energi baru dan terbarukan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dapat memberikan dukunganberupa:

1. pemberian insentiffiskal;
2. kemudahan Perizinan danNonperizinan;
3. penetapan harga beli tenaga listrik dari masmg­ masing jenis sumber energi baru dan terbarukan;
4. pembentukan badan usaha tersendiri dalam rangka penyediaan tenaga listrik untuk dijual ke PT PLN (Persero); dan/atau
5. penyediaansubsidi.

(3)       Pemberian dukungan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan kelayakan dan keekonomian PIK.

BAB IV

PENGGUNAAN BARANG/JASA DALAM NEGERI

Pasal 15 

(1 ) Pelaksanaan PIK mengutamakan penggunaan barang/jasa dalam negeri dengan tetap memperhatikan tingkat ketersediaan, kepentingan terbaik bisnis PT PLN (Persero), dan/atau layak secara teknis dan  finansial.

(2)       Penggunaan barang/jasa dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan  melalui:

1. penerapan open book system;
2. pemberian preferensi harga; atau
3. reverse engzneenng.

(3)     Pelaksanaan...

(3) Pelaksanaan penggunaan barang/jasa dalam negen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesua1 dengan ketentuan peraturan perundang­ undangan.

Pasal 16

(1)        Dalam rangka peningkatan penggunaan barang/jasa dalamnegeri,PTPLN(Persero),anakperusahaanPTPLN (Persero), dan/atau PPL dapat bekerja sama dengan badan usaha asing yang memiliki komitmen dalam pengembangan peralatan dan komponen ketenagalistrikan, sumber daya manusia nasional, dan transfer teknologi yang diperlukan dalam pelaksanaanPIK.

(2)        Pengembangan peralatan dan komponen ketenagalistrikan sebagaimanadimaksudpadaayat (1) dilakukandidalam negen.

(3)        Pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalamskema kerja sama antar Pemerintah.

Pasal 17

Dalam rangka meningkatkan penggunaan barang/jasadalam negeri, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian menetapkan standar spesifikasi dan standar harga komponen infrastruktur ketenagalistrikanyang diproduksididalamnegeri.

BAB V ... 

BAB V

PERIZINAN DAN NONPERIZINAN

Pasal 18 

Menteri/kepala lembaga, gubernur, dan bupati/walikota memberikan Perizinan dan Nonperizinan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan PIK.

Pasal 19

(1)   PT  PLN (Persero),   anak  perusahaan PT  PLN  (Persero), atau    PPL   mengajukan    penyelesaian Perizinan     dan Nonperizinan        yang        diperlukan untuk        memulai pelaksanaan  PIK  kepada PTSP  Pusat di  Badan Koordinasi  PenanamanModal.

(2)   Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diperlukan  untuk  memulai pelaksanaan PIKkepadaPTSPPusat,yaitu:

1. izin usaha penyediaan tenaga  listrik;
2. penetapanlokasi;
3. izinlingkungan;
4. izinpinjampakaikawasanhutan;dan/atau
5. izin mendirikanbangunan.

(3)   Kepala Badan Koordinasi Penanaman  Modal  menerbitkan Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah didelegasikan atau dilimpahkan oleh menteri atau kepala lembaga kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya dokumen Perizinan secara lengkap dan benar kecuali yang diatur waktunya dalam undang-undang atau peraturan pemerintah.

(4)   Terhadap  ...

(4)       Terhadap Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang menjadi  kewenangan menteri atau kepala lembaga dan belum dilimpahkan kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, PTSP Pusat menyampaikan penyelesaian Perizinan dan Nonperizinan kepada menteri atau kepalalembaga.

(5)       Terhadap Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah, Kepala Badan  Koordinasi Penanaman Modal melalui PTSP Pusat menyampaikan penyelesaian Perizinan dan Nonperizinan kepada gubernur melaluiBPMPTSPProvinsiatau bupati/walikota  melalui  BPMPTSPKabupaten/Kota.

(6)       Menteri, kepala bupati/walikota lembaga, memberikan gubernur,    dan/atau rekomendasi        yang diperlukan dalam pemberian Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya dokumen Perizinan secara lengkap dan benar.

(7)      PTSP Pusat melakukan penyelesaian Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud pada  ayat  (2) paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak diajukan kepada PTSPPusatsecaralengkapdanbenar.

(8)       Dalam hal permohonan penyelesaian Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak lengkap dan benar, PTSP Pusat mengembalikan permohonan izin prinsip kepada PT PLN (Persero) , anak perusahaan PT PLN (Persero), atau PPL paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejakditerima.

(9)       Waktu  ...

(9)       Waktu penyelesaian Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dikecualikanuntuk:

1. izin lingkungan yang diselesaikan paling lama 60 (enam puluh) harikerja;
2. izin pinjam pakai kawasan hutan paling lama  30  (tiga puluh) harikerja;
3. Nonperizinan untuk fasilitas perpajakan (Pajak Penghasilan dan/atau Pajak Pertambahan Nilai) paling lama 28  (dua puluh delapan)  hari kerja;atau yang diatur waktunya dalam undang-undang dan/atau peraturanpemerintah.

Pasal 20

(1)   Menteri/kepala  lembaga, gubernur,  dan bupati/walikota menetapkan   Perizinan   dan Nonperizinan yang tidak membahayakan lingkungan dalam bentuk Perizinan dan Nonperizinan daftar pemenuhan persyaratan(checklist) sesuai dengan kewenangannya.

(2)   Perizinan dan Nonperizinan yang diberikan dalam bentuk daftar pemenuhan persyaratan (checklist) sebagaimana dimaksud  pada ayat (1 ), paling kurang  untuk:

1. izin mendirikanbangunan;
2. izin gangguan;dan
3. persetujuan rencana teknis bangunan  gedung.

(3)   Perizinan dan Nonperizinan dalam bentuk daftarpemenuhan persyaratan (checklist) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat daftar persyaratan  teknis yang harus dipenuhi  secara  mandiri dan komitmen pemohon Perizinan dan Nonperizinan untuk pemenuhan persyaratanteknis.

(4)   Komitmen...

(4)       Komitmen  pemohon  sebagaimana dimaksud  pada  ayat (3) disampaikan dan dicatatkan (register)kepada PTSP Pusat, BPMPTSPProvinsi,atauBPMPTSP Kabupaten/Kota  sesuai  dengan  kewenangannya.

(5)       Komitmen pemohon yang telah dicatatkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan izin  yang  telah disetujui oleh PTSP Pusat, BPMPTSP Provinsi, atau BPMPTSPKabupaten/Kotasesuaidengankewenangannya.

(6)       Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Perizinan danNonperizinan dalam bentuk  daftarpemenuhan persyaratan (checklist) dan dalam hal terdapat penyimpangan pelaksanaan diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan  peraturanperundang-undangan.

(7)       Menteri/kepala lembaga, gubernur, dan bupati/walikota menetapkan peraturan pelaksana atau petunjuk teknis atas pelaksanaan daftar pemenuhan persyaratan (checklist)sesuaidengantugasdankewenanganmasing­ masing paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak Peraturan Presideninidiundangkan.

Pasal 21

(1)       Penetapan lokasi atau izin lokasi untuk  PIK diberikan  oleh PTSP Pusat, BPMPTSP Provinsi, atau BPMPTSP Kabupaten/Kotasesuai dengan kewenangannya berdasarkan  pertimbangan teknispertanahan.

(2)       Dalam hal PT PLN (Persero) atau PPL telah memperoleh hak atas tanah dan/atau izin  pinjam pakai  kawasan hutan, PT PLN (Persero) atau badan usaha tidak disyaratkan memperoleh izin  lokasi.

(3)       Pertimbangan ...

(3) Pertimbangan teknis pertanahan sebagaimana  dimaksud pada ayat ( 1), diberikan oleh Kantor Pertanahan sesuai lokasi  proyek.

Pasal 22

( 1) Dalam hal pertimbangan teknis pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) telah diberikan, proses penetapan lokasi atau izin lokasi dilakukan  setelah  PT PLN (Persero) atau PPL menyampaikan komitmen pemohon Perizinan dan Nonperizinan untuk pemenuhan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal  20 ayat(5).

(2) Dalam hal pertimbangan teknis pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) telah diberikan dan menteri/kepala lembaga, gubernur, dan bupati/walikota belum menetapkan Perizinan dan Nonperizinan dalam bentuk Perizinan dan Nonperizinan daftar pemenuhan persyaratan (checklist)sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat ( 1), proses penetapan lokasi atau izin  lokasi dilakukan bersamaan dengan proses  penerbitan  izin lingkungan, izin mendirikan  bangunan, 1z1n gangguan, dan persetujuan rencana teknis bangunan gedung melalui penggunaan data secara bersama (data sharing).

Pasal 23

( 1) Dalam hal lokasi PIK terdapat pada beberapa  lokasi  dalam satu wilayah kabupaten/kota namun merupakan satu kesatuan rangkaian  PIK, Perizinan  dan Nonperizinan cukup  diberikan  1{satu)  kali  untuk seluruh lokasi PIK oleh BPMPTSPKabupaten/Kota.

(2)    Dalam...

(3)      Dalam hal lokasi PIK bersifat lintas provinsi, namun merupakan satu kesatuan rangkaian PIK, Perizinan dan Nonperizinan  cukup diberikan  1  (satu) kali  untuk seluruh lokasi PIK oleh PTSPPusat.

Pasal 24

(1)       Dalam hal persyaratan Perizinan dan Nonperizinan yang disampaikan  kepada bupati/walikota   telah   terpenuhi dan Perizinan dan Nonperizinan tidak diberikan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal melalui PTSP Pusat menyampaikan kepada  gubernur untuk  pemberian sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang  pemerintahandaerah.

(2)      Dalam hal sanksi administratif telah dikenakan dan Perizinan dan Nonperizinan tidak diterbitkan oleh bupati/walikota  sebagaimana  dimaksud pada  ayat  (1 ), g ubernur mengambil alih pemberian Perizinan dan Nonperizinandimaksud.

Pasal 25 ...

Pasal 25

(1)      Dalam hal persyaratan Perizinan dan Nonperizinan yang disampaikan kepada gubernur telah terpenuhi dan Perizinan dan Nonperizinan tidak diberikan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal melalui PTSP Pusat menyampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri untuk pemberian sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pemerintahan  daerah.

(2)      Dalam hal sanksi administratif telah dikenakan dan Perizinan dan Nonperizinan tidak diterbitkan oleh  gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ),menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri mengambil alih pemberian Perizinan dan Nonperizinandimaksud.

Pasal 26

(1 ) Pembangunan/konstruksi PIK dapat dimulai setelah memperoleh Perizinan paling kurang:

1. penetapan lokasi atau izinlokasi;
2. izin lingkungan;dan
3. izin mendirikanbangunan.

(2)      Dalam hal PIK berada pada kawasan hutan, selain mendapatkan Perizinan sebagaimana dimaksud  pada ayat (1) juga perlu mendapatkan izin pinjam pakai kawasanhutan.

(3)      PTSP Pusat menerbitkan 1zm prms1p pembangunan/ konstruksi kepada PT PLN (Persero), anak perusahaan PT PLN (Persero), atauPPLyangtelah  mendapatkan Perizinan  sebagaimana dimaksud  pada ayat(1).

Pasal 27 ...

Pasal 27

(1)        Dalam hal percepatan pelaksanaan PIK memerlukan perpanjangan waktu pelaksanaan pembangunan, proses pengurusan permohonan perpanjangan Perizinan dan Nonperizinan tidak boleh mempengaruhi jalannya pelaksanaanpembangunan.

(2)        Perpanjangan Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan kepada PTSP Pusat, BPMPTSP Provinsi, atau BPMPTSP Kabupaten/Kota sesuai dengankewenangannya.

(3)       PTSP Pusat, BPMPTSP Provinsi, atau BPMPTSP Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memberikan perpanjangan Perizinan dan Nonperizinan paling lama 5 (lima) hari kerja  sejak permohonan  diterima secara lengkap danbenar.

(4)        Dalam hal PTSP Pusat, BPMPTSP Provinsi, atau BPMPTSP Kabupaten/Kota tidak menerbitkan Perizinan dan Nonperizinan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Perizinan dan Nonperizinan perpanjangan dianggap telahdiberikan.

Pasal 28

(1)   Menteri/kepala   lembaga  wajib    mendelegasikan atau melimpahkan   wewenang   pemberian  Perizinan dan Nonperizinan terkait dengan  pelaksanaan PIK kepada PTSP   Pusat   melalui  Kepala    Badan Koordinasi PenanamanModal.

(2)   Gubernur  ...

(2)      Gubernur atau bupati/walikota wajib mendelegasikan wewenang pemberian Perizinan dan Nonperizinan terkait dengan percepatan pelaksanaan PIK kepada Kepala BPMPTSP Provinsi atau Kepala BPMPTSP Kabupaten/Kota.

(3)      Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat tidak didelegasikan atau dilimpahkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan  dan/atau  pertimbangan  teknis tidak dimungkinkan untuk didelegasikan  atau dilimpahkan.

(4)       Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal melaksanakan Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan prosedur, kriteria, dan waktu penyelesaian Perizinan dan Nonperizinan  yang ditetapkan oleh menteri/kepala  lembaga.

(5)       Kepala BPMPTSP Provinsi atau Kepala BPMPTSP Kabupaten/Kota melaksanakan Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud pada  ayat  (2) sesuaidenganprosedur, kriteria,  dan  waktu penyelesaian Perizinan dan Nonperizinan  yang  ditetapkan oleh  gubernur  ataubupati/walikota.

(6)       Pertimbangan  teknis  sebagaimana dimaksud  padaayat (3) mencakup:

1. kompleksitas;
2. keahlian tertentu;dan
3. efisiensi danefektifitas,

dalam pemberian Perizinan dan Nonperizinan.

(7)    Terhadap...

(7)      Terhadap Perizinan dan Nonperizinanyang dapat tidak didelegasikan atau dilimpahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) , menteri/kepala lembaga  dan gubernur atau  bupati/walikota:

1. menetapkan       prosedur,       kriteria,        dan       waktu penyelesaian Perizinan dan Nonperizinan;dan
2. menugaskanpejabatpadaPTSP.

(8)      Dalam rangka penetapan prosedur, dan  kriteria  Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (5),dan ayat (7), menteri/kepala lembaga, gubernur, dan bupati/walikota melakukan penggabungan Perizinan, pengurangan prosedur, dan/atau persyaratan Perizinan danNonperizinan.

(9)      Jangka waktu penyelesaian Perizinan dan Nonperizinan yang dilimpahkan atau didelegasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5)ditetapkan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya dokumen Perizinan dan Nonperizinan secara lengkap danbenar.

(10)   Jangka waktu penyelesaian Perizinan dan Nonperizinan yang tidak dapat dilimpahkan atau didelegasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak dokumen Perizinan dan Nonperizinan diterima secara lengkap danbenar.

Pasal 29

(1)       Izin yang diberikan sebelum Peraturan Presiden ini diundangkan, tetap berlaku sepanjang kegiatan yang dilakukansesuaidenganizinyangdiberikan.

(2)       Pengawasan terhadap pelaksanaan izin sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1)dilakukansesuaidengan ketentuan   peraturan  perundang-undangan.

Pasal 30 ...

Pasal 30

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal melaporkan perkembangan pelaksanaan Perizinan dan Nonperizinan  dalam rangka percepatan pelaksanaan PIK kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi perekonomian setiap 3 (tiga) bulan sekali dan sewaktu-waktu  apabiladiperlukan.

BAB VI

TATA RUANG

Pasal 31

(1)        Pelaksanaan PIK dilakukan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah, Rencana Detail Tata Ruang Daerah, atau Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-PulauKecil.

(2)       Dalam hal lokasi PIK tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah, Rencana Detail Tata  Ruang Daerah, atau Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, dan secara teknis tidak dimungkinkan untuk dipindahkan dari lokasi yang direncanakan, dilakukan langkah-langkah teknis oleh PT PLN (Persero), anak perusahaan PT PLN (Persero), atau PPL bersama dengan kementerian/lembaga dan/atau Pemerintah Daerah setempat.

(3)       Langkah-langkah teknis sebagaimana dimaksud pada  ayat (2) dapat berupa perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah, Rencana Detail Tata Ruang Daerah, atau Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­  undangan.

(4)       Dalam...

(4)      Dalam hal dilakukan perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah, Rencana Detail Tata Ruang Daerah, atau Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecilsebagaimana dimaksud pada ayat (3), PT PLN (Persero), anak perusahaan PT PLN (Persero), atau PPL mengajukan usulan perubahan kepada kementerian/lembaga dan/atau Pemerintah Daerah bersangkutan.

(5)      Kementerian/lembaga dan/atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat melakukan perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah, Rencana Detail Tata Ruang Daerah, atau Rencana Zonasi WilayahPesisir dan Pulau-Pulau Kecil sesuai dengan ketentuan  peraturanperundang-undangan.

Pasal 32

(1)      Dalam rangka percepatan pelaksanaanPIK, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menyelesaikan penetapan Rencana Tata RuangWilayah, Rencana Detail  Tata Ruang Daerah, atau Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-PulauKecil.

(2)      Dalam hal penyelesaian penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah, Rencana Detail Tata Ruang Daerah, atau Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ), tidak dapat dilakukan karena belum mendapatkan persetujuan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan, penyelesaiandilakukan melalui Penerapan Kawasan yang Belum Ditetapkan Perubahan Peruntukan Ruangnya (Holding Zone).

(3)     PIK...

(3)       PIK yang semula berada pada lokasi bukan kawasan hutan namun kemudian lokasi tersebut diubah menjadi kawasan hutan, pelaksanaan PIK tersebut tetap dapat dilanjutkan dengan pemberian 1z1n  pinjam  pakai  kawasanhutan.

(4)       PIK berupa pemanfaatan energi air, panas, dan angm, dapat dilakukan pada Kawasan Suaka  Alam dan Kawasan Pelestarian Alam sesuai dengan ketentuan peraturan  perundang-undangan.

(5)      PIK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) termasuk transmisi.

BAB VII  

PENYEDIAAN  TANAH

Pasal 33

(1)       Penyediaan tanah untuk pelaksanaan PIK  dilakukan  oleh PT PLN (Persero), anak perusahaan PT PLN  (Persero),  atau PPLdalam rangka  pelaksanaan  PIK.

(2)       Penyediaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ) dilakukan melalui pengadaan tanah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umumdengan  menggunakan  waktuminimum.

(3)       Tanah untuk PIK yang telah ditetapkan lokasinya oleh gubernur, tidak dapat dilakukan pemindahan hak atas tanahnya oleh pemilik hak kepada pihak lain selainkepada Badan PertanahanNasional.

Pasal 34...

Pasal 34

(1)       Dalam rangka efisiensi dan efektifitas, pengadaan tanah untuk PIK yang luasnya tidak lebih dari 5 (lima) hektar dapat dilakukan langsung oleh PT PLN (Persero), anak perusahaan PT PLN (Persero), atau PPL dengan pemegang hak atas tanah dengan cara jual beli atau  tukar menukar atau cara  lain yang  disepakati  kedua belahpihak.

(2)       Penetapan besarnya nilai jual beli atau tukar  menukar ataucara lain yang disepakati kedua belah pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukanberdasarkan hasil penilaian jasa Penilai atau PenilaiPublik.

(3)        Dalam hal pemeganghak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menyetujui besaran hasil penilaian jasa Penilai atau Penilai Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) , PT PLN (Persero), anak perusahaan PT PLN (Persero), atau PPL dapat menetapkan nilai jual beli atau tukar menukar atau cara lain yang disepakati kedua belah pihak  berdasarkan skema analisis manfaat dan biaya (cost and benefit analysis) dengan tetap memperhatikan tata kelola yang baik (good governance).

Pasal 35

Dalam hal penyediaan  tanah  yang diperlukan  untuk transmisi dan/atau gardu yang tidak dapat dilakukan pengadaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, penyediaan tanah oleh PT PLN (Persero), anak perusahaan PT PLN (Persero}, atau PPL dapat dilakukan melalui sewa, pinjam pakai, atau kerja sama dengan pemegang hak atas tanah berdasarkan kesepakatan kedua belah  pihak.

Pasal 36 ...

Pasal 36

(1)      Dalam hal lokasi untuk pengadaan tanah bagi PIK yang dikuasai oleh masyarakat berada pada  kawasan  hutan, PTPLN(Persero),anakperusahaanPTPLN(Persero),atau PPL meminta kepada Badan Pertanahan Nasional untuk memberikanketerangan atas  kepemilikan tanah dimaksud.

(2)       Badan Pertanahan Nasional dalam rangka memberikan keterangan atas kepemilikan tanah  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan  hidup  dankehutanan.

(3)       Dalam hal Badan Pertanahan Nasional menyatakan bahwa masyarakat tidak memiliki hak atas tanah yang berada pada kawasan hutan, PT PLN (Persero), anak perusahaan PT PLN (Persero), atau PPL melakukan penyelesaian melalui izin pinjam pakai kawasan  hutan.

(4)       Terhadap masyarakat yang berada padakawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang tanahnya digunakan untuk  PIK,  dilakukan penyelesaian  teknis oleh PT PLN (Persero), anak perusahaan PT PLN (Persero),atau PPL bersama    dengan kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah dengan memperhitungkan kebutuhan dan dampak sosial masyarakat.

(5)      Ketentuan penyelesaian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan  pemerintahan di  bidang energi dan sumber dayamineral.

Pasal 37 ... 

Pasal 37

(1)   Pemerintah       Pusat       dan/atau       Pemerintah Daerah  memberikan  dukungan   kepada   PT  PLN (Persero),   anak perusahaan  PT PLN   (Persero) ,   atau PPL dalam proses pengadaan tanah sesuaidengan ketentuan      peraturan  perundang-undangan.

(2)   Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat  (1 ) dapat berupa:

1. prioritas atas penyediaan tanah;

2. kerja      sama     pemanfaatan      atas      Barang      Milik Negara/Daerah  berupa  tanah;dan/atau

3. kerja sama  penyediaan  infrastruktur atas  Barang Milik  Negara/Daerah berupatanah,

sesuai      dengan      ketentuan       peraturan       perundang­ undangan.

BAB VIII

PENYELESAIAN PERMASALAHAN DAN HAMBATAN

Pasal 38

(1)       Menteri/kepala lembaga atau Pemerintah Daerah wajib menyelesaikan hambatan dan permasalahan di  bidangnya dalam pelaksanaan PIK.

(2)      Dalam...

(2)      Dalam hal penyelesaian hambatan dan permasalahan sebagaimanadimaksudpadaayat(1)bersifatmendesak untuk kepentingan dan kemanfaatan umum serta pelayanan publik,menteri/kepalalembaga atau Pemerintah Daerah mengambil diskresi sesuai dengan Asas-AsasUmumPemerintahanyangBaik,berdasarkan alasan-alasan yang objektif, tidak menimbulkan konflik kepentingan, dan dilakukan dengan iktikad baik serta memperhatikanketentuanperaturanperundang­ undangandibidangadministrasipemerintahan.

(3)       Pengambilan diskresi sebagaimana dimaksud pada    ayat (2)   termasuk     dilakukan     dalam    rangka    penanganan dampak sosial yang timbul dalam pelaksanaanPIK.

(4)      Dalam hal tertentu pengambilan diskresi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan koordinasi   danpembahasan  dengan kementerian/lembagadan/atau Pemerintah Daerah.

(5)       Dalam hal pengambilan diskresi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdapat permasalahan hukum terkait dengan administrasi pemerintahan, penyelesaiannya dilakukan melalui ketentuan peraturan perundang­ undangan  di bidang  administrasi pemerintahan.

Pasal 39

Dalam hal peraturan perundang- undangan belum mengatur atau tidak jelas mengatur kewenangan untuk penyelesaian hambatan dan permasalahan dalam pelaksanaan PIK, menteri/ kepala lembaga dan/atau Pemerintah Daerah berwenang untuk

menetapkan ...

BAB IX

PENYELESAIAN PERMASALAHAN HUKUM DALAM PELAKSANAAN PIK

Pasal 41

(1)   Pimpinan PT  PLN (Persero) ,  pimpinan  anak perusahaan PT PLN (Persero), atau pimpinan PPL wajib memeriksa dan menindaklanjuti laporan dan/atau pengaduan dari masyarakat terkait dengan pelaksanaan PIK.

(2)   Dalam hal laporan dan/atau pengaduan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ) terkait dengan kewenangan administrasi pemerintahan, pimpinan PT  PLN (Persero), pimpinan anak perusahaan PT PLN (Persero), atau pimpinan PPL meneruskan atau menyampaikan laporan masyarakat tersebut  kepada:

1. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral sebagai pembina teknis penyelenggaraan PIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dalam hal laporan menyangkut pelaksanaan teknis PIK;atau
2. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang badan usaha milik negara sebagai pembina korporasi dan manajemen penyelenggaraan PIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal  3 ayat  (3)   dalam hal  laporan   menyangkut pelaksanaan korporasi penyelenggaraan PIK.

Pasal 42 ... 

Pasal 42

(1)    Dalam  hal terdapat  laporan  dan/atau  pengaduan  dari masyarakat kepada Kejaksaan Agung  atau Kepolisian Negara Republik Indonesia mengenai penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaan PIK, penyelesaian dilakukan dengan mendahulukan  proses administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang administrasi pemerintahan.

1. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral sebagai pembina teknis penyelenggaraan  PIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dalam hal laporan menyangkut pelaksanaan teknis PIK; atau
2. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang badan usaha milik negara sebagai pembina korporasi dan manajemen penyelenggaraan PIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dalam hal laporan menyangkut pelaksanaan korporasi dan manaJemen penyelenggaraan PIK.

Pasal 43 ... 

Pasal 43

(1)       Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral  atau  menteri  yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang badan usaha milik negara melakukan pemeriksaan dan tindak lanjut penyelesaian atas laporan dan/ atau pengaduan dari masyarakat tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) dan Pasal 41 ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak laporan  dan/atau pengaduan  masyarakat diterima.

(2)      Dalam hal pemeriksaan awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan indikasi penyalahgunaan wewenang, menteri yang menyelenggarakan urusanpemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang badan usaha milik negara meminta Aparat Pengawasan Intern Pemerintah untuk melakukan pemeriksaan/audit lebih lanjut paling lama dalam  waktu 30  (tiga puluh)  harikerja.

(3)       Hasil pemeriksaan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:

1. kesalahan   administrasi    yang   tidak    menimbulkan kerugian negara;
2. kesalahan administrasi yang menimbulkan kerugian negara;atau
3. tindak pidana yang bukan bersifat administratif.

(4)       Dalam ...

(5)        Dalam hal hasil pemeriksaan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah berupa kesalahan administrasi yang menimbulkan kerugian negara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, penyelesaian dilakukan melalui penyempurnaan administrasi  dan pengembalian  kerugian negara paling lama 10 (sepuluh)  hari kerja  sejak hasil pemeriksaan Aparat Pengawasan Intern Pemerintahdisampaikan.

(6)       Penyelesaian hasil pemeriksaan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) disampaikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan  di  bidang energi dan sumber daya mineral atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan  di  bidang badan usaha milik negara kepada Kejaksaan Agung atau Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 5 (lima) hari  kerja.

(7)         Dalam  ...

(7) Dalam hal hasil pemeriksaan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah berupa tindak pidana yang bukan bersifat administratif sebagaimana dimaksud pada ayat  (3) huruf c, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang badan usaha milik negara dalam jangka waktu paling  lama 5 (lima) hari kerja wajib menyampaikan kepada Kejaksaan Agung atau Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk ditindaklanjuti sesua1 dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 44

(1)        Dengan berlakunya Peraturan Presidenini:

1. Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 1972 tentangPenerimaanKreditLuarNegeri;dan/atau
2. Keputusan Presiden Nomor 39 Tahun 1991tentang Koordinasi Pengelolaan Pinjaman Komersial Luar Negeri,

dikecualikan untuk  pelaksanaan  pinjaman yang dilakukan PT PLN (Persero) dalam rangka penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

(2)       Dalam ...

(2) Dalam rangka pelaksanaan pmJ aman komersial luar negen, PT PLN (Persero) menyampaikan laporannya kepada menteri yang menyelenggarakan koordinasi

urusan pemerintahan di bidang perekonomian dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang badan usaha milik negara.

Pasal 45

( 1 ) Untuk mendukung pelaksanaan PIK, dibentuk Tim Koordinasi Pelaksanaan PIK yang selanjutnya disebut Tim Koordinasi.

(2) Tim Koordinasi  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh menteri yang menyelenggarakan koordinasi urusan pemerintahan di bi dang perekonomian, dengan keanggotaan terdiri atas wakil dari kemen terian yang menyelenggarakan koordinasi urusan pemerintahan di bidang kemaritiman, kemen terian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang badan usaha milik negara, kemen terian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, kementerian yang

menyelenggarakan . .