National Electricity Supply Business Plan (RUPTL) 2019-2028 (ESDM Decision No. 39 K/20/MEM/2019)

Meta Data

Title in national language:

Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Nasional (RUPTL) 2019-2028 (Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 39 K/20/MEM/2019)

Draft:

Revision of previous policy?:

Effective Start Year:

2019

Effective End Year:

2028

Scope:

National

Document Type:

Plan/Strategy

Economic Sector:

Power

Energy Types:

Power, Renewable, Hydropower, Solar

Issued by:

Minister of Energy and Mineral Resources

Notes:

No official English version available

Source:

Ministry of Energy and Mineral Resources (BH)

File:

ESDM Decision No. 39 K/20/MEM/2019 (Abstract) (BH)

Overall Summary:

The National Electricity Supply Business Plan (RUPTL) 2019-2028 (ESDM Decision No. 39 K/20/MEM/2019) sets out a business plan of the state-owned National Electricity Company (Perusahaan Listrik Negara) (PLN) for ten years (2019-2028) in terms of electricity development in Indonesia. The RUPTL provides projections relating to electricity demand growth, energy mix, infrastructure and available investment sectors for Independent Power Producers (IPPs).

Renewable Energy

RE targets:

By 2028, renewables namely hydro/mini-hydro power plants are allocated the largest portion with 9.7GW, followed by geothermal power plants, projected at 4.6 GW. The use of rooftop solar photovoltaic is projected at 3.2 GW.

Energy Supply and Infrastructure

Energy supply priorities:

IPPs are allocated power projects to deliver a total of 33,666 MW, while state-owned PLN is slated to build power plants delivering approximately 16,243 MW.

Energy mix:

By 2028, coal is projected to account for 54% of Indonesia’s electricity production, renewables 23%, gas 22% and fuel the balance.

Full Document Text

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 39 K/20/MEM/2019

TENTANG

PENGESAHAN RENCANA USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK

PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO)

TAHUN 2019 SAMPAI DENGAN TAHUN 2028

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa percepatan pembangunan infrastruktur

ketenagalistrikan termasuk pembangunan pembangkit

35.000 MW (tiga puluh lima ribu megawatt) dan

jaringan transmisi sepanjang 46.000 kms (empat

puluh enam ribu kilometer sirkuit) dilaksanakan oleh

PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) sesuai dengan

Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik;

b. bahwa dalam pelaksanaan Rencana Usaha Penyediaan

Tenaga Listrik PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)

Tahun 2018 s.d. 2027 terdapat dinamika pertumbuhan

kebutuhan tenaga listrik dan pembangunan

infrastruktur ketenagalistrikan, sehingga perlu

dilakukan perubahan terhadap lingkup dan kapasitas

pembangkit, pergeseran commercial operation date, dan

penambahan proyek baru;

c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat (2)

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang

Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan

atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012

tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik,

perubahan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

disahkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya

Mineral;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber

Daya Mineral tentang Pengesahan Rencana Usaha

Penyediaan Tenaga Listrik PT Perusahaan Listrik

Negara (Persero) Tahun 2019 sampai dengan Tahun

2028;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007

Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4746);

2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang

Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang

Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 28,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5281) sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor

14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan

Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5530);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang

Kebijakan Energi Nasional (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 300, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5609);

5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 132) sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2016 tentang

Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun

2015 tentEing Kementerian Energi dan Sumber Daya

Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2016 Nomor 289);

6. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang

Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016

Nomor 4) sebagaimana telah beberapa kali diubah

terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun

2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan

Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan

Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 107);

7. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2016 tentang

Percepatan Pembangunan Infrastruktur

Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun

2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden

Nomor 4 Tahun 2016 tentang Percepatan

Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017

Nomor 27);

8. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2017 tentang

Rencana Umum Energi Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 43);

9. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral

Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata

Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor

782);

10. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral

Nomor 2628 K/21/MEM/2008 tanggal 13 November

2008 tentang Rencana Umum Ketenagalistrikan

Nasional;

Memperhatikan : Surat Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara

(Persero) Nomor 4992/STH.00.01/DITREN/2018 tanggal 31

Desember 2018 dan Nomor 0568/STH.00.01/DIRUT/2019

tanggal 14 Februari 2019 hal Permohonan Pengesahan

RUPTL PT PLN (Persero) Tahun 2019 s.d. 2028;

Menetapkan

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA

MINERAL TENTANG PENGESAHAN RENCANA USAHA

PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK PT PERUSAHAAN LISTRIK

NEGARA (PERSERO) TAHUN 2019 SAMPAI DENGAN

TAHUN 2028.

KESATU Mengesahkan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Tahun 2019 sampai

dengan Tahun 2028 yang selanjutnya disebut RUPTL

PT PLN (Persero) Tahun 2019 s.d. Tahun 2028 dengan

rincian tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA RUPTL PT PLN (Persero) Tahun 2019 s.d. Tahun 2028

sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memuat

pokok-pokok sebagai berikut:

a. proyeksi rata-rata pertumbuhan kebutuhan tenaga

listrik sebesar 6,42% (enam koma empat dua persen);

b. total rencana pembangunan pembangkit sebesar

56.395 MW (lima puluh enam ribu tiga ratus sembilan

puluh lima megawatt);

c. target bauran energi pembangkitan mulai akhir tahun

2025, dengan rincian:

1. batubara sebesar 54,5% (lima puluh empat koma

enam persen);

2. energi bam dan energi terbamkan sebesar 23%

(dua puluh tiga persen);

3. gas bumi sebesar 22% (dua puluh dua persen); dan

4. bahan bakar minyak sebesar 0,4% (nol koma empat

persen);

d. total rencana pembangunan jaringan transmisi

sepanjang 57.293 kms (lima puluh tujuh ribu dua

ratus sembilan puluh tiga kilometer sirkuit);

e. total rencana pembangunan gardu induk sebesar

124.341 MVA (seratus dua puluh empat ribu tiga ratus

empat puluh satu mega volt ampere);

f. total rencana pembangunan jaringan distribusi

sepanjang 472.795 kms (empat ratus tujuh puluh dua

ribu tujuh ratus sembilan puluh lima kilometer

sirkuit); dan

g. total rencana pembangunan gardu distribusi sebesar

33.730 MVA (tiga puluh tiga ribu tujuh ratus tiga

puluh mega volt ampere).

KETIGA : PT Pemsahaan Listrik Negara (Persero) wajib

mengutamakan pembangunan pembangkit listrik yang

bersumber dari energi terbamkan, pembangkit listrik

tenaga uap mulut tambang, serta pembangkit listrik tenaga

gas, pembangkit listrik tenaga gas uap, atau pembangkit

listrik tenaga mesin gas di mulut sumur {wellhead)

sepanjang sumber energi dimaksud tersedia di Wilayah

Usaha yang dikembangkan dalam RUPTL PT PLN (Persero)

Tahun 2019 s.d. Tahun 2028 sebagaimana dimaksud dalam

Diktum KESATU.

KEEMPAT Dalam hal tertentu apabila diperlukan, Menteri Energi dan

Sumber Daya Mineral dapat memerintahkan kepada

FT Perusahaan Listrik Negara (Persero) untuk mengubah

RUPTL PT PLN (Persero) Tahun 2019 s.d. Tahun 2028 dan

menyampaikan perubahannya kepada Menteri Energi dan

Sumber Daya Mineral untuk memperoleh pengesahan.

KELIMA Untuk mendorong percepatan pencapaian target bauran

energi terbarukan, dapat dilakukan penambahan

pembangkit tenaga listrik yang bersumber dari energi

terbarukan di luar rincian sebagaimana dimaksud dalam

Diktum KESATU sesuai dengan kebutuhan sistem tenaga

listrik setempat.

KEENAM Untuk mendorong pengurangan emisi karbon dan

peningkatan pemanfaatan gas bumi di dalam negeri, dapat

dilakukan penambahan pembangkit tenaga listrik yang

bersumber dari gas bumi dengan kapasitas masing-masing

sampai dengan 10 MW (sepuluh megawatt) di luar rincian

sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sesuai

dengan kebutuhan sistem tenaga listrik setempat.

KETUJUH PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) wajib

menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan RUPTL

PT PLN (Persero) Tahun 2019 s.d. Tahun 2028 secara

berkala setiap 4 (empat) bulan kepada Menteri Energi dan

Sumber Daya Mineral c.q. Direktur Jenderal

Ketenagalistrikan dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.

KEDELAPAN Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1567

K/21/MEM/2018 tanggal 13 Maret 2018 tentang

Pengesahaan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Tahun 2018 s.d,

2027, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KESEMBILAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggai

ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggai 20 Februari 2019

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

IGNASIUS JONAN

Tembusan;

1. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman

2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian

3. Menteri Dalam Negeri

4. Menteri Keuangan

5. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas

6. Menteri Badan Usaha Milik Negara

7. Sekretaris Jenderal, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

8. Inspektur Jenderal, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

9. Para Direktur Jenderal di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber

Daya Mineral

10. Para Gubernur di seluruh Indonesia

11. Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas

Bumi

12. Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

BIRO HUKUM,