NOTE: Some content may not display correctly, including tables and figures. See PDF for full details.
MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR4 9 TAHUN 2018
TENTANG
PENGGUNAAN SISTEM PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA SURYA ATAP
OLEH KONSUMEN PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO)
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa untuk percepatan peningkatan pemanfaatan
energi bam dan energi terbarukan dalam bauran energi
nasional serta peningkatan eflsiensi energi sesuai dengan
target Kebijakan Energi Nasional, perlu mendorong
pemanfaatan energi surya yang ramah lingkungan untuk
pembangkitan tenaga listrik menggunakan sistem
pembangkit listrik tenaga surya atap oleh konsumen PT
Pemsahaan Listrik Negara (Persero) untuk kepentingan
sendiri;
b. bahwa untuk mendorong pemanfaatan energi surya
untuk pembangkitan tenaga listrik menggunakan sistem
pembangkit listrik tenaga surya atap oleh konsumen
PT Pemsahaan Listrik Negara (Persero) untuk
kepentingan sendiri sebagaimana dimaksud dalam humf
a, perlu mengatur ketentuan mengenai tata eara
permohonan, pembangunan, pemasangan, dan
perhitungan nilai energi listrik dari sistem pembangkit
listrik tenaga surya atap;
- 2 -
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
tentang Penggunaan Sistem Pembangkit Listrik Tenaga
Surya Atap oleh Konsumen PT Perusahaan Listrik Negara
(Persero);
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4746);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang
Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5052);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang
Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 28,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5281) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012
tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5530);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang
Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 141, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5326);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang
Kebijakan Energi Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 300, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5609);
3 -
6. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 132)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden
Nomor 105 Tahun 2016 tentang Perubahan atas
Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 289);
7. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2017 tentang
Rencana Umum Energi Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 43);
8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 782);
9. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Nomor 38 Tahun 2018 tentang Tata Cara Akreditasi dan
Sertiflkasi Ketenagalistrikan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 853);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA
MINERAL TENTANG PENGGUNAAN SISTEM PEMBANGKIT
LISTRIK TENAGA SURYA ATAP OLEH KONSUMEN PT
PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO).
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1. Sistem Pembangkit Listrik Tenaga Surya Atap yang
selanjutnya disebut Sistem PLTS Atap adalah proses
pembangkitan tenaga listrik menggunakan modul
fotovoltaik yang dipasang dan diletakkan pada atap,
dinding, atau bagian lain dari bangunan milik konsumen
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) serta
menyalurkan energi listrik melalui sistem sambungan
listrik konsumen PT Perusahaan Listrik Negara (Persero).
- 4
2. PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) yang selanjutnya
disebut PT PLN (Persero) adalah badan usaha milik
negara yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah
Nomor 23 Tahun 1994 tentang Pengalihan Bentuk
Perusahaan Umum (Perum) Listrik Negara menjadi
Perusahaan Perseroan (Persero).
3. Konsumen PT PLN (Persero) adalah setiap orang, badan
usaha, atau badan/lembaga lainnya yang membeli
tenaga listrik dari PT PLN (Persero).
4. Pelanggan PLTS Atap adalah Konsumen PT PLN (Persero)
yang telah memasang Sistem PLTS Atap.
5. kWh Ekspor adalah jumlah energi listrik yang disalurkan
dari sistem instalasi Pelanggan PLTS Atap ke sistem
jaringan PT PLN (Persero) yang tercatat pada meter kWh
ekspor-impor.
6. kWh Impor adalah jumlah energi listrik yang diterima
oleh sistem instalasi Pelanggan PLTS Atap dari sistem
jaringan PT PLN (Persero) yang tercatat pada meter kWh
ekspor-impor.
7. Badan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik yang
selanjutnya disebut Badan Usaha adalah badan usaha
yang telah memiliki sertifikat badan usaha
ketenagalistrikan dan izin usaha jasa penunjang tenaga
listrik sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan
di bidang ketenagalistrikan.
8. Lembaga Inspeksi Teknik Tenaga Listrik yang selanjutnya
disebut LIT adalah badan usaha atau lembaga milik
pemerintah pusat atau pemerintah daerah yang
melakukan usaha jasa penunjang tenaga listrik di bidang
pemeriksaan dan pengujian instalasi tenaga listrik.
9. Sertifikat Laik Operasi yang selanjutnya disingkat SLO
adalah bukti pengakuan formal suatu instalasi tenaga
listrik telah berfungsi sebagaimana kesesuaian
persyaratan yang ditentukan dan dinyatakan siap
dioperasikan.
- 5
10. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral.
11. Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan
Konservasi Energi yang selanjutnya disebut Dirjen
EBTKE adalah direktur jenderal yang mempunyai tugas
menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan di bidang pembinaan, pengendalian, dan
pengawasan kegiatan panas bumi, bioenergi, aneka
energi baru dan energi terbarukan, dan konservasi
energi.
12. Direktur Jenderal Ketenagalistrikan yang selanjutnya
disebut Dirjen Ketenagalistrikan adalah direktur jenderal
yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan
dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan,
pengusahaan, keteknikan, keselamatan kerja, dan
lingkungan di bidang ketenagalistrikan
BAB 11
PENGGUNAAN SISTEM PLTS ATAP
Pasal 2
Penggunaan Sistem PLTS Atap bertujuan untuk menghemat
tagihan listrik Pelanggan PLTS Atap.
Pasal 3
(1) Sistem PLTS Atap meliputi modul surya, inverter,
sambungan listrik, sistem pengaman, dan meter kWh
ekspor-impor.
(2) Diagram instalasi Sistem PLTS Atap tercantum dalam
Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Menteri ini.
(3) Penggunaan Sistem PLTS Atap wajib memperhatikan
keamanan dan keandalan operasi jaringan tenaga listrik
PT PLN (Persero) sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan di bidang ketenagalistrikan.
- 6
(4) Penggunaan Sistem PLTS Atap harus mengikuti
ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang
penggunaan barang/jasa dalam negeri.
(5) Sistem PLTS Atap sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tidak dikenai biaya kapasitas {capacity charge) dan biaya
pembelian energi listrik darurat {emergency energy
charge) yang merupakan bagian dari biaya operasi
paralel.
Pasal 4
Untuk menjamin keamanan dan keandalan operasi jaringan
tenaga listrik PT PLN (Persero), instalasi Sistem PLTS Atap
wajib mengikuti Standar Nasional Indonesia, standar
internasional, dan/atau standar PT PLN (Persero).
Pasal 5
(1) Kapasitas Sistem PLTS Atap dibatasi paling tinggi 100%
(seratus persen) dari daya tersambung Konsumen PT PLN
(Persero).
(2) Kapasitas Sistem PLTS Atap sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) ditentukan dengan kapasitas total inverter.
BAB 111
PERHITUNGAN EKSPOR DAN IMPOR ENERGI LISTRIK
DARI SISTEM PLTS ATAP
Pasal 6
(1) Energi listrik Pelanggan PLTS Atap yang diekspor
dihitung berdasarkan nilai kWh Ekspor yang tercatat
pada meter kWh ekspor-impor dikali 65% (enam puluh
lima persen).
(2) Perhitungan energi listrik Pelanggan PLTS Atap dilakukan
setiap bulan berdasarkan selisih antara nilai kWh Impor
dengan nilai kWh Ekspor.
7 -
(3) Dalam hal jumlah energi listrik yang diekspor lebih besar
dari jumlah energi listrik yang diimpor pada bulan
berjalan, selisih lebih akan diakumulasikan dan
diperhitungkan sebagai pengurang tagihan listrik bulan
berikutnya.
(4) Selisih lebih yang diperhitungkan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) diakumulasikan paling lama 3
bulan untuk perhitungan periode tagihan listrik bulan
Januari sampai dengan Maret, April sampai dengan Juni,
Juli sampai dengan September, atau Oktober sampai
dengan Desember.
(5) Dalam hal akumulasi selisih lebih sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) masih tersisa setelah
perhitungan periode tagihan listrik bulan Maret, Juni,
September atau bulan Desember tahun berjalan, selisih
lebih dimaksud akan dinihilkan dan perhitungan selisih
lebih dimulai kembali pada periode tagihan listrik bulan
April, Juli, dan Oktober tahun berjalan atau bulan
Januari tahun berikutnya.
BAB IV
PEMBANGUNAN DAN PEMASANGAN SISTEM PLTS ATAP
Bagian Kesatu
Permohonan
Pasal 7
(1) Konsumen PT PLN (Persero) yang berminat membangun
dan memasang Sistem PLTS Atap hams mengajukan
permohonan pembangunan dan pemasangan Sistem
PLTS Atap kepada General Manager Unit Induk
Wilayah/Distribusi PT PLN (Persero) yang dilengkapi
persyaratan administrasi dan persyaratan teknis.
(2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) paling sedikit memuat Nomor Identitas
Konsumen PT PLN (Persero).
8 -
(3) Dalam hal permohonan pembangunan dan pemasangan
Sistem PLTS Atap dilakukan oleh Konsumen PT PLN
(Persero) dengan mekanisme pembayaran tarif tenaga
listrik prabayar, selain melampirkan persyaratan
administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
Konsumen PT PLN (Persero) juga harus melampirkan
permohonan perubahan mekanisme pembayaran tenaga
listrik prabayar menjadi pascabayar.
(4) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
paling sedikit memuat:
a. besaran daya terpasang Sistem PLTS Atap;
b. spesifikasi teknis peralatan yang akan dipasang; dan
c. diagram satu garis.
(5) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disampaikan kepada PT PLN (Persero) dengan format
tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini dan
ditembuskan kepada Dirjen Ketenagalistrikan dan Dirjen
EBTKE.
(6) PT PLN (Persero) melakukan evaluasi dan verifikasi untuk
pemberian persetujuan terhadap permohonan Konsumen
PT PLN (Persero) paling lama 15 (lima belas) hari kerja
sejak permohonan diterima secara lengkap.
(7) Dalam hal permohonan Konsumen PT PLN (Persero)
belum memenuhi persyaratan administrasi dan/atau
persyaratan teknis, PT PLN (Persero) menyampaikan
pemberitahuan tertulis mengenai kekurangan
persyaratan yang harus dilengkapi paling lambat 2 (dua)
hari kerja setelah evaluasi dan verifikasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (6).
(8) Konsumen PT PLN (Persero) dapat menyampaikan
kekurangan kelengkapan persyaratan paling lambat 15
(lima belas) hari kerja setelah pemberitahuan tertulis
sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diterima oleh
Konsumen PT PLN (Persero).
9 -
Pasal 8
Konsumen PT PLN (Persero) yang melakukan pembangunan
dan pemasangan Sistem PLTS Atap dengan daya terpasang
lebih tinggi dari 200 (dua ratus) kVA wajib memiliki izin
operasi sesuai dengan ketentuan peraturan pemndangundangan
di bidang ketenagalistrikan.
Pasal 9
(1) PT PLN (Persero) wajib menyetujui permohonan
perubahan mekanisme pembayaran tarif tenaga listrik
prabayar menjadi pascabayar sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7 ayat (3).
(2) PT PLN (Persero) wajib mengubah mekanisme
pembayaran tarif tenaga listrik prabayar menjadi
pascabayar setelah memberikan persetujuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (6).
Bagian Kedua
Pembangunan dan Pemasangan
Pasal 10
(1) Sistem PLTS Atap hanya dapat dibangun dan dipasang
oleh Konsumen PT PLN (Persero) setelah mendapatkan
persetujuan PT PLN (Persero) sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7 ayat (6).
(2) Pelaksanaan pembangunan dan pemasangan Sistem
PLTS Atap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib
dilakukan oleh:
a. Badan Usaha pembangunan dan pemasangan
Sistem PLTS Atap; atau
b. lembaga milik pemerintah pusat atau lembaga milik
pemerintah daerah yang melakukan usaha jasa
pembangunan dan pemasangan pembangkit listrik
tenaga energi baru lainnya dan tenaga energi
terbarukan lainnya.
- 10 -
(3) Badan Usaha atau lembaga milik pemerintah pusat atau
lembaga milik pemerintah daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) yang melakukan pembangunan dan
pemasangan Sistem PLTS Atap dipublikasikan pada
laman Direktorat Jenderal Energi Bam, Terbarukan dan
Konservasi Energi, Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan,
dan PT PLN (Persero).
Bagian Ketiga
Pemeriksaan dan Pengujian
Pasal 11
(1) Instalasi Sistem PLTS Atap wajib memiliki SLO.
(2) SLO instalasi Sistem PLTS Atap dengan kapasitas sampai
dengan 25 (dua puluh lima) kW merupakan bagian dari
SLO instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan
rendah.
(3) Instalasi Sistem PLTS Atap sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dinyatakan telah memenuhi ketentuan wajib
SLO.
(4) SLO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan
oleh LIT akreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan
pemndang-undangan di bidang ketenagalistrikan.
(5) LIT akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
dipublikasikan pada laman Direktorat Jenderal Energi
Bam, Terbarukan dan Konservasi Energi, Direktorat
Jenderal Ketenagalistrikan, dan PT PLN (Persero).
Bagian Keempat
Penyediaan dan Pemasangan Meter kWh Ekspor-lmpor
Pasal 12
(1) PT PLN (Persero) wajib menyediakan dan memasang
meter kWh ekspor-impor energi listrik bagi Konsumen PT
PLN (Persero) yang telah memiliki SLO.
-11
(2) Meter kWh ekspor-impor sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) disediakan dan dipasang oleh PT PLN (Persero)
paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak SLO
diterima oleh PT PLN (Persero) dari Konsumen PT PLN
(Persero).
(3) Biaya penyediaan dan pemasangan meter kWh eksporimpor
energi listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditanggung oleh Konsumen PT PLN (Persero).
BAB V
PELAPORAN
Pasal 13
(1) PT PLN (Persero) wajib menyampaikan laporan
penggunaan Sistem PLTS Atap setiap 6 (enam) bulan
kepada Menteri untuk setiap golongan tarif pada masingmasing
wilayah/distribusi.
(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling
sedikit memuat:
a. data jumlah Pelanggan PLTS Atap;
b. total kapasitas Sistem PLTS Atap;
c. total energi listrik yang diekspor; dan
d. total energi listrik yang diimpor,
dalam periode 6 (enam) bulan terakhir.
BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 14
(1) Konsumen PT PLN (Persero) dari golongan tarif untuk
keperluan industri dapat melakukan pemasangan dan
pembangunan PLTS Atap sesuai dengan ketentuan
Peraturan Menteri ini, baik tersambung (ongrid) maupun
terpisah [offgrid) dari sistem jaringan PT PLN (Persero).
12
(2) Dalam hal PLTS Atap dipasang dan dibangun
tersambung (ongrid) dengan jaringan PT PLN (Persero),
Konsumen PT PLN (Persero) dari golongan tarif untuk
keperluan industri dikenai biaya kapasitas [capacity
charge) dan biaya pembelian energi listrik darurat
[emergency energy charge) sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
(3) Dalam hal PLTS Atap dipasang dan dibangun terpisah
[offgridj dari jaringan PT PLN (Persero), Konsumen PT PLN
(Persero) dari golongan tarif untuk keperluan industri
tidak dikenai biaya kapasitas [capacity charge) dan biaya
pembelian energi listrik darurat [emergency energy
charge).
Pasal 15
(1) Dalam hal Sistem PLTS Atap dibangun dan dipasang
untuk kepentingan sendiri oleh bukan Konsumen PT PLN
(Persero), Sistem PLTS Atap dapat dioperasikan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Pengguna Sistem PLTS Atap yang bukan Konsumen
PT PLN (Persero) sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
hams menyampaikan laporan pembangunan dan
pemasangan Sistem PLTS Atap kepada Dirjen EBTKE.
(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling
sedikit berisi informasi mengenai:
a. identitas pengguna (nama, alamat, nomor telepon,
dan surel); dan
b. besaran daya terpasang Sistem PLTS Atap.
- 13 -
BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 16
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:
a. Sistem PLTS Atap yang telah dibangun dan dipasang
sebelum Peraturan Menteri ini, dinyatakan telah sesuai
dengan ketentuan Peraturan Menteri ini; dan
b. perhitungan ekspor-impor energi listrik dari Pelanggan
PLTS Atap yang telah dibangun dan dipasang sebelum
Peraturan Menteri ini berlaku, dinyatakan tetap berlaku
sampai dengan tanggal 31 Desember 2018.
BAB Vlll
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 17
Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku, ketentuan operasi
paralel sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri
Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 01 Tahun 2017
tentang Operasi Paralel Pembangkit Tenaga Listrik dengan
Jaringan Tenaga Listrik PT Perusahaan Listrik Negara
(Persero) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 40) tidak berlaku sepanjang berkaitan dengan
penggunaan Sistem PLTS Atap oleh Konsumen PT PLN
(Persero).
Pasal 18
Penerapan perhitungan ekspor-impor energi listrik dari
Pelanggan PLTS Atap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6
mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2019.
Pasal 19
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
14 -
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya
dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 November 2018
MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
IGNASIUS JONAN
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 16 November 2018
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
WIDODO EKATJAHJANA
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 1525
Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
la Biro Hukum,
e>\OA
<c;
A ofi
0031001
- 15 -
LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 9 TAHUN 2018
TENTANG
PENGGUNAAN SISTEM PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA SURYA
ATAP OLEH KONSUMEN PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
(PERSERO)
DIAGRAM INSTALASI SISTEM PLTS ATAP
DIAGRAM
INSTALASI SISTEM
PLTS ATAP
Energi Listrik PLTS
Energi Listrik PLN
Sistem Tenaga Ustnk
(STL) PLN
kWh Meter
Ekspor-lmpor
Pemutus AC
T
nPanel Bagi
m
Panel Surya
r
-J
Pemutus DC
" '^5
Inverter
Instalasi Pelanggan
MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
IGNASIUS JONAN
Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
OA DAN ala Biro Hukum,
Ui
on
n f9 15
srofi
990031001
16
LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 9 TAHUN 2018
TENTANG
PENGGUNAAN SISTEM PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA SURYA
ATAP OLEH KONSUMEN PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
(PERSERO)
PERMOHONAN PEMBANGUNAN DAN PEMASANGAN
SISTEM PLTS ATAP OLEH KONSUMEN PT PLN (PERSERO)
Nomor
Lampiran
Hal
... 20.
Permohonan Pembangunan dan Pemasangan Sistem PLTS Atap
Yang terhormat
General Manager Unit Induk Wilayah/Distribusi
PT PLN (Persero)
Dalam rangka permohonan pembangunan dan pemasangan Sistem
PLTS Atap, dengan ini kami sampaikan data sebagai berikut:
A. Data Administrasi:
1. Nomor Identitas Konsumen
Nama Konsumen
Nomor Induk Kependudukan
NPWP
2.
3.
4.
5. Alamat Konsumen
a. Jalan
b. Desa/Kelurahan
c. Kecamatan
d. Kabupaten/Kota
e. Provinsi
6. Alamat Email
17
B. Data Teknis:
1. Besaran daya terpasang
2. Badan Usaha yang ditunjuk
3. Diagram satu garis
Contoh Diagram Satu Garis Sistem PLTS Atap
Pemutus DC
Panel Surya
Grid inverter
PemutusAC
Panel
kWh Meter
Ekspor-impor
Grid PLN
Pelangean
_PLTSAtap
4. Spesifikasi teknis peralatan yang akan dipasang
Data Komponen Modul Suiya Inverter
Merek
Tipe
Buatan Negara/Tahun
Kapasitas Satuan
Jumlah Unit
C. Perkiraan total biaya yang diperlukan untuk pembangunan dan
pemasangan Sistem PLTS Atap adalah sebesar Rp
18
Demikian data ini disampaikan dan saya bertanggung jawab atas
kebenaran data tersebut. Apabila di kemudian hari diketahui bahwa terdapat
data atau dokumen yang tidak benar yang berdampak pada pengenaan
sanksi, maka saya bersedia dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Hormat kami,
Konsumen PT PLN (Persero)
tanda tangan dan materai
(Nama Lengkap)
MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
IGNASIUS JONAN
Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Kepala Biro Hukum,